Pages

Sabtu, 05 Maret 2011

Potret Suram Dunia Pendidikan di Indonesia

SEBUAH PARODY DAN PESTA PARA PEMBUAT KEBIJKAN DITENGAH PARADE MOZART DALAM DUNIA PENDIDIKAN OLEH MASYARAKAT KECIL
(Sebuah Kritik Analisis Tentang Keadaan Dunia Pendidikan Di Indonesia Saat Ini Dan Berbagai Kebijakan Yang Menyangkut Tentang Dunia Pendidikan)

1.1 SEBUAH RENUNGAN DAN REFLEKSI TENTANG KONDISI RILL DUNIA PENDIDIKAN KITA

Jam dinding kumal yang ada di dinding belakang sekolah baru menunjukkan jam 10.45 namun suasana terlalau gelap untuk waktu sepagi itu . Namun tak lama berselang terdengar gemuruh yang saling bersahutan dari langit yang kemudian diikuti oleh jatuhnya bulir-bulir kecil air yang semakin lama semakin membesar dari atas cakrawala sana. Ya, benar hari itu mendung memang bergelayaut di langit yang kemudian disertai turunnya hujan.cuaca dan suasana yang demikian membuat sekelompok anak dengan pakaian putih dan merah gaduh dan sibuk menutupi buku-bukunya dari tetesan-tetesan air agar buk yang kelihatan sudah kumal itu tidak basah karenanya selain itu mereka juga kelihatan sibuk melindungi diri mereka dari dari kayu-kayu keropos yang tersusun rapi namun terlihat sudah keropos temakan usia diatas kepala mereka dengan berbagai benda yang ada disekitar mereka karena angina berhembus cukup kencang dan dikhawatirkan kalau datang angin besar secara tiba-tiba yang dapat membuat kayu usang di atas kepala mereka jatuh secara tiba-tiba dan menimpa kepala mereka. Kejadian tersebut diatas tidak terlepas dari kondisi ruangan tempat mereka berada yang tidak berplafon dan hanya ditopang oleh susunan kayu usang yang telah lapuk dan juga nampak telah tidak kuat untuk memangku beban yang ada diatasnya, keadaan tersebut lebih diperparah lagi dengan hilangnya beberapa buah genteng yang seharusnya melindungi mereka dari terpaan sinar matahari apalagi ketika cuaca hujan dan angin seperti saat ini
Itulah sekelumit gambaran tentang bagaimana keadaan gedung-gedung sekolah yang ada di negeri ini terutama yang ada di berbagai pelosok dan daerah terpencil bumi pertiwi. Bagaimana begitu besarpengorbana yang harus dilakukan oleh anak-anak tersebut. Merek harus mempertaruhkan nyawa mereka denagn belajar di tempat yang seharusnya sudah tidak layak unutk dipakai itu selain itu mereka juga harus bekajar dibawah kepungan kayu keropos yang dapat sewaktu-waktu runtuh dan menimpa mereka yang sedang ada didalamnya.
Semantara itu disudut lain nusantara sekelompok anak denagan pakaian yang sama dengan mereka dapat belajar dengan tenang tanpa harus dihantui bayang-bayang ketakutan tentang keadaan sekolah mereka dan mereka dapat menikmati pelajaran dengan santai walaupun suasana diluar hujan deras dan diserta angina sebab mereka berada dibawah kokoh dan megahnya gedung tempat mereka belajar.
Dari dua gambaran diatas maka kita dapat mengatakan bahwa sungguh sangat ironis dan memilukan keadaan dunia pendidikan kita. Disatu sisi sekelompok anak harus belajar dibawah megahdan kokohnya tempat mereka belajar namun disisi yang lain sekelompok anak harus rela menuntut ilmu demi mengejar cita-cita yang mereka impikan dengan mempertaruhkan nyawa mereka didalam ruangan yang sewaktu-waktu dapat roboh dan menimpa mereka dan bahkan dapat merenggut nyawa mereka. Bahkan dalam beberapa kasus telah ada beberapa anak yang hurus rela menjadi korban dari buruknya sarana dan fasilitas sekolah tempat mereka belajar.
Butuh berapa korban lagikah agar orang-orang yang kerjaannya hanya duduk tenang dikursi empuk dan berada di ruangan dingin serta menerima da menuntut bayaran selagit itu mau membuka mata dan sadar akan keadaan lingkungan dunia pendidikan di negeri ini ???. Kapan dunia pendidikan kita kan maju kalau para pembuat kebijakan yang ada hanya duduk manis dan menghitung uang yang telah mereka kumpulkan dan dapatkan dengan jalan menyunat uang yang seharusnya dinikmati oleh para duta bangsa yang akan datang yang saat ini harus rela mempertaruhkan nyawa dengan belajar di tempat yang tidak layak itu.
Para pembuat kebijakan itu hanya melihat keceklaan yang dialami para calon pemimpin masa depan itu dari depan layer kaca dan hanya mampu mengucapkan turut bersedih tentang kejadian tersebut di depan para pewarta tanpa terbersit keinginan untuk merubah hal tersebut. Sungguh sangat tragis dan memilukan wajah dunia pendidikan kita ketika seharusnya para pembuat kebijakan dan pelaksana tersebut mampu merubah hal tersebut, mereka malah memperburuk keadaan dengan menggunkan anggran yang seharusnya di peruntukkan bagi kemajuan dunia pendidikan kita.

1.2 Analisis Kebijakan dan Keadaan Dunia Pendidikan Indonesia Saat Ini
Penulis memilih judul diatas karena dalam pandangan dan pegamatan penulis tetang kondisi rill dunia pendidikan kita tergmbar jalas bahwa dalm setiap kebijakan yang akna dan telah dirusmuskan selalu saja ada tendensi tertentu yang dimiliki para pembuat dan pelaksana kebijakan, artinya bahwa seakan-akan para perusmus kebijakn selalu berusaha mengambil keuntugan dalam membut, merumuskan atau bahkan mengimplementasikan sebuah kebijakan. Padahal seharusnya mereka melihat bagaimana keadaan orang-orang, sarana dan fasilitas yang yang digunkan oleh orang-orang tersebut yang seharusnya diperjuangkan oleh mereka bukan malah memberburuk dan mempersulit keadaan mereka dengan membuat dan melaksanan kebijakan yang tidak memihak keada mereka, dalm hal ini yang harus diperjuangkan adalh para actor dan sarana dalam dunia pendidikan tersebut yang meliputi keadaan murid, guru, keadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar.
Sebenarnya bila dilihat dari segi kualitas pendidikan kita, menurut penelitian Human Development Indeks (HDI) tahun 2004, Indonesia berada di urutan ke 111 dari 175 negara. Begitupun menurut majalah Asia Week yang melakukan penelitian terhadap Universitas terbaik di Asia, dalam majalah ini disebutkan bahwa tidak satupun Perguruan tinggi di Indonesia masuk dalam 20 terbaik.
Jika dilihat implementasi kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan bersifat Top Down. Hal in tentu sangat bisa dipahami sebab hampir semua organisasi yang ada di Indonesia menggunakan model pendekatan top down. Model ini pada intinya mengandaikan bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi kebijakan akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Dalam model top down, terdapat empat pendekatan implementasi yaitu:
a. Pendekatan struktural, pendekatan ini pada intinya menekankan implementasi kebijakan pada struktur, apakah struktur organisasi atau struktur matrik.
b. Pendekatan prosedural, pendekatan ini pada intinya menekankan implementasi kebijakan pada prosedur-prosedur, termasuk prosedur manajemen di antaranya prosedur yang menyangkut penjadwalan, perencanaan, dan pengawasan sebuah kebijakan.
c. Pendekatan keprilakuan, yang pada intinya menekankan implementasi kebijakan pada perilaku manusia beserta segala sikapnya. Pada jenis pendekatan ini seringkali disadari bahwa terdapat penolakan-penolakan terhadap perubahan (resistance to change), baik yang berupa reaksi sikap seperti penerimaan aktif, penerimaan pasif, acuh tak acuh, dan penolakan pasif sampai penolakan aktif.
d. Pendekatan politik, yang menekankan implementasi kebijakan pada pola-pola kekuasan dan pengaruh di dalam organisasi maupun antarorganisasi.

Kebijakan pendidikan nasional yang dibuat pemerintah sering kali tak diperhitungkan jauh ke depan. Hal itu lebih karena kebijakan pendidikan nasional lebih didasarkan pada kepentingan politik pemerintah saat itu daripada untuk kepentingan pendidikan berkualitas bagi anak bangsa. Karena pendidikan itu lebih bergantung pada struktur kekuasaan yang ada, maka kemajuan pendidikan bangsa ini juga sangat bergantung pada komitmen politik pemerintah. Maka jika komitmen politik itu rendah, tentu pendidikan kita juga tidak akan berubah dan akan terus jauh ketinggalan dari negara-negara lain.
Menurut tokoh pendidikan HAR Tilaar yang juga guru besar (emeritus) Universitas Negeri Jakarta ini, kuatnya kepentingan politik dalam kebijakan pendidikan nasional itu bukan saja bisa dilihat dari bergonta-gantinya kebijakan pendidikan setiap kali pemerintahan selesai. Ini mengingat, banyak kebijakan pendidikan pada tingkat nasional maupun lokal juga tidak didukung dari hasil penelitian di lapangan, yaitu dalam situasi pembelajaran di sekolah dan masyarakat Indonesia.
Selain hal diatas kebijakan-kebijakan pendidikan maupun praksis pendidikan di Indonesia kebanyakan hanya berdasarkan pada asumsi yang kurang jelas, bukan berdasarkan situasi belajar dan pembelajaran anak Indonesia, seperti misalnya upaya meningkatkan profesionalisme guru dan pelaksanaan Kurikulum 2006 yang lebih dikenal dengan sebutan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sebenarnya kebijakan ini merupakan upaya yang baik dalam pelaksanaan reformasi pendidikan di Tanah Air. Namun, sering kali pemerintah tidak juga belajar dari masa lalu, dengan mengambil kebijakan yang tergesa-gesa, tanpa persiapan.
Seharusnya peluncuran suatu kurikulum baru perlu dilaksanakan dengan persiapan yang matang. Selain persiapan gurunya, juga sarana-sarana penunjang lainnya. Akan tetapi, seperti juga perubahan-perubahan kurikulum nasional sebelumnya, kedatangan KTSP ini merupakan suatu surprise sehingga menimbulkan kegamangan pada guru di lapangan.
Kemudian bagaimana dengan keadaan dan ketersediaan anggaran pendidikan kita. Anggaran pendidikan di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2008 dipotong sebesar 10 persen, dari usulan semula Rp 49,7 triliun menjadi Rp 44,73 triliun. Pemotongan ini berkonsekuensi dipangkasnya pos-pos anggaran program strategis, salah satunya bisa saja dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Pemotongan diatas tentu belum dihitung dengan pemotongan dana tersebut di tengah jalan nantinya yang telah enjadi budaya di bangsa ini. Dengan pemotongan sebesar 10 persen ini saja, besaran anggaran pendidikan di tahun 2008 tidaklah jauh berbeda dari tahun 2007 lalu, yaitu Rp 44,1 triliun. Pemotongan ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang menginginkan penghematan anggaran di seluruh departemen dan lembaga negara menyusul perubahan asumsi harga minyak mentah dunia. Namun, tidak seperti tertulis di dalam Surat Menteri Keuangan No. S-1/Mk.02/2008 pada Januari 2008 yang menginstruksikan penghematan sebesar 15 persen, perkembangan terbaru, pemotongan itu sebesar 10 persen flat.
Namun sangat ironis sekali dengan dana yang telah dipotong sebegitu banyak oleh pemerintah pusat ternyata ada terdapt bebrapa oknum atau beberapa pejabat di daerah yang msih tega memotong dana yang sebenaranya diperuntukkan demi kemajuan anak bangsa tersebut demi ambisisi dan kepentingan pribadi mereka. Ituah fakta yang penulis jumpai di lapangan kemudia tinggal berapkah dan yang bisa dinikmati oleh anak-anak atau sekolah tersebut nantinya, karena seperti kita ketahui bersama bahwa sesungguhnya dana BOS tersebut adalah bantuan yang diberikan langsung oleh pemerintah untuk bantuan oprasional sekolah secara langsung tanpa adanya pemotongan apapun, namun kenyataan dilapangan sangat berbedasperti ynag telah dijelaskan diatas tadi bahwa dana BOS trsebut harus melewati beberapa tahapan dan disetiap tahapan itu dana tersebut mengalami pemotongan agar dana tersebut dapat sampai ke tangan yang sebenarnya.sekali lagi kita harus mengatakan sungguh sant menyedihkan keadaan dunia pendidikan kita dan sangat mengerikan perbuatana para pejabat yang seharusnya menjadi pelayan di dunia pendidikan ini mereka malah ikut mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan bidang pendidikan itu, sungguh sangat ironis.
Sebenarnya penggunaan implementasi kebijakan top down sangat tepat untuk diterapkan di Indonesia hal ini dikarenakan kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan ganggungan atau kendala yang serius. Untuk melaksanakan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
Kemudian dari kasus di atas penulis mencoba memberi solusi kebijakan yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan "mutu pendidikan" di Indonesia antara lain :

1. Mengganti pejabat-pejabat yang sudah lama dan biasa dengan kebudayaan (paradigma lama) seperti memotong anggaran yang ada dan meminta bagian dari setiap anggaran yang mereka terima. Sudah terbukti bahwa mereka tidak dapat berhasil, dan pengalaman mereka tidak akan bermanfaat di negara yang ingin maju. Selama kebudayaan mereka berlangsung harapan di lapangan dibanding dengan keinginan mereka akan kalah. Mengganti pejabat-pejabat dengan SDM dari lapangan yang sudah membuktikan kemampuannya untuk membangun pendidikan (ada banyak pilihan). Namun sebenarnya ada juga banyak sekali para pejabat yang juga ingin memperbaiki kebudayaannya dan ingin mengurus pendidikan masyarakat secara lebih efektif, tetapi mereka terikat dalam paradigma jadi orang-orang denganparadigma .
2. Minta laporan lengkap dari semuapiahk yang terkait mengenai masalah-masalah di sektor mereka yang terkait dengan cara kita dapat mengurus sekolah-sekolah supaya pendidikannya akan lebih bermutu dan adil. Sekaligus pemerintah mengajak semua kepala sekolah untuk berkumpul di kecamatan masing-masing untuk melaksanakan yang sama, mencatat bagaimana cara untuk mengurus sekolah-sekolah supaya pendidikannya akan lebih bermutu dan adil.
3. Menganalisa hasilnya dari pembahasan-pembahasan di lapangan dan mengundang beberapa perwakilan dari kelompok-kelompok kepala sekolah untuk ikut kegiatan melaksanaan "Master Development Plan (MPD)" (Perencanaan Pengembangan Utama) untuk Depdiknas. Sebab Depdiknas adalah akarnya pendidikan. Itu sebabnya dalam proses dan langkah-langkah meningkatkan mutu pendidikan kita harus mulai dari Depdiknas Supaya diketahui apakah anggaran yang ada sudah cukup atau tidak, atau ada uang masuk Sebab segala kegiatan yang akan dijalankan akan dilaksanakan sesuai dengan Master Development Plan. Artinya bahwa MPD menjadi dasar dari setiap kegiatan yang akan dijalankan oleh suatu lembaga dan termasuk Depdiknas.
4. Membuat sistem pengawasan dan akuntabilitas untuk mengatasi korupsi dan kolusi, yang benar dapat dilaksanakan.
5. Mensosilisasikan kebijakan manajemen baru terhadap efisiensi, dengan fokus untuk melayani lingkungan pendidikan (bukan mengatur), tanpa korupsi atau kolusi. Dengan kata lain harus disosialisasikan bahwa tugas para pejabat tersebut adalah untuk melayani lingkungan pendidikan dan bukan malah mengatur semua yang ada dan berkaitan dengan masalah pendidikan.
6. Meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen yang cukup supaya mereka dapat fokus kepada tugas mereka (mengajar) dan tidak perlu membagi waktu untuk mencari makan di tempat lain. Ina adalah hal yang sangat penting untuk mulai meningkatkan mutu pendidikan. Bersama ini, harus meningkatkan sistem monitoring dan akuntabilitas pendidik. Sesuai peran dan pertanggungjawabnya guru untuk melaksanakan pendidikan yang bermutu.
7. Melengkapi fasilitas dasar untuk mengajar. Seperti peraga dan pelengkapan untuk mengajar kurikulumnya termasuk ilmu sains dan teknologi sebab masih dinilai sangat minim dan terkonsentrasi pada satu atau dua sekolah saja
8. Merancang sistem untuk mengawasi penggunaan anggaran pendidikan agar korupsi di tingkat pusat, propinsi sampai kecamatan bisa ditekan seminimal mungkin atau malah bisa diberantas sampai ke akarnya
9. Dan yang terpenting dan paling utama adalah melakukan perawatan sekolah (terhadap semua sekolah) supaya situasi di sekolah adalah aman dan nyaman untuk ditempati sebagai proses belajar mengajar.

Peran serta aktif pemerintah sebenarnya sangat diperlukan selain itu juga dibutuhkan peran aktif dari masyarakt sangat diperlukan unutk mengontrol implementasi kebaikan yang dijalankan oleh pemerintah atau pejabat terkait kemudian Marilah kita saling mendukung, berpartisipasi untuk kemajuan pendidikan bangsa kita saling mendukung, berpatisipasi untuk kemajuan pendidikan bangsa kita ini untuk mencetak generasi-generasi yang benar-benar berpotensi positif dan berbakat. Dengan demikian dari perubahan dan usulan kebijakan dari penulis tersebut diharapkan nantinya akan melahirkan peserta didik yang berkualitas sehingga mampu memegang peranannya sebagai generasi penerus bangsa yang akan membawa pada kemajuan.


Daftar Pustaka :
o Disarikan dari berbagai sumber terkait
o Disarikan dari hasil mata kuliah kebijakan sosial.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar